Pontianak – BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dan BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) Kalimantan Barat melaksanakan koordinasi bersama  sebagai upaya memperkuat sinergi, tata kelola, dan kesiapsiagaan dalam penanganan berbagai bencana di wilayah Kalimantan Barat.

Kegiatan ini menjadi momentum penting karena merupakan pertemuan koordinasi perdana antara kepengurusan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dengan relawan BTB Kalbar yang selama hampir satu dekade telah aktif bergerak dalam berbagai aksi kemanusiaan dan kebencanaan.

Ketua BAZNAS Tanggap Bencana Kalimantan Barat, Mustardi, mengatakan bahwa BTB hadir untuk membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai jenis bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat.

"BTB memiliki tim asesmen yang bertugas memetakan kondisi bencana, tingkat kerusakan, serta kebutuhan mendesak yang diperlukan masyarakat terdampak. Kami selalu berupaya mencari solusi yang dapat dilakukan dengan cepat agar bantuan dapat segera dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa selama hampir 10 tahun berdiri sejak tahun 2016, BTB telah terlibat dalam berbagai aksi kemanusiaan. Selain respons kebencanaan, BTB juga menjalankan berbagai kegiatan sosial seperti pembagian 5.000 pasang sepatu untuk dhuafa, pelatihan penggunaan perahu karet bagi anggota pramuka, hingga berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Mustardi menambahkan bahwa relawan BTB berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari ASN, tenaga kesehatan, akademisi, pengemudi transportasi daring, aktivis sosial, hingga musisi, yang semuanya bergabung dengan semangat kemanusiaan dan pengabdian.

"Kami siap membantu dalam proses distribusi bantuan maupun turun langsung ke lapangan saat terjadi bencana. Dalam waktu dekat kami juga berencana menggelar pelatihan besar dan merekrut relawan baru agar kapasitas BTB semakin kuat dalam melayani masyarakat," tambahnya.

Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Kalbar, Iswardani, SE.I., menyampaikan bahwa BAZNAS siap mendukung penguatan kelembagaan BTB, termasuk melalui penyediaan rekening khusus kebencanaan dan pengembangan dashboard digital yang dapat digunakan untuk kampanye penggalangan dana secara transparan dan akuntabel.

"Kami sedang membangun platform digital yang nantinya dapat dimanfaatkan BTB untuk melakukan kampanye kebencanaan, penggalangan dana, serta pelaporan kegiatan secara terbuka kepada masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Pimpinan Bidang SDM, Umum dan Hukum BAZNAS Provinsi Kalbar, Ali Rohman, S.Kom., M.B.A., mengapresiasi dedikasi para relawan BTB yang telah mengabdi selama hampir satu dekade.

Menurutnya, penguatan tata kelola dan aspek legalitas menjadi hal penting agar seluruh aktivitas kemanusiaan yang dilakukan BTB memiliki dasar hukum yang kuat serta memberikan perlindungan bagi para relawan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan BTB berjalan sesuai syariat, regulasi, dan ketentuan yang berlaku. Karena itu diperlukan sinergi yang lebih erat agar seluruh program kebencanaan dapat berjalan dengan aman dan profesional," ujarnya.

Ia juga mendorong peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), guna memperkuat sistem respons kebencanaan di Kalimantan Barat.

Pimpinan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Provinsi Kalbar, Luthfiah, M.Pd.I., menekankan pentingnya pelaporan dan publikasi setiap program yang dilaksanakan.

"Kami berharap setiap kegiatan yang dilakukan BTB tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga terdokumentasi dengan baik serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas," katanya.

Senada dengan itu, Pimpinan Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalbar, Jaki Azmi, S.E., menyampaikan bahwa diperlukan penyusunan SOP kebencanaan yang lebih terstruktur agar koordinasi antara BAZNAS dan BTB semakin efektif.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan data, sistem penggalangan dana, serta penyusunan program-program tematik yang mampu menjawab berbagai persoalan sosial dan kebencanaan di Kalimantan Barat.

"Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, sinergi antara BTB dan BAZNAS perlu terus diperkuat agar setiap program yang dijalankan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat," tutupnya.

Melalui rapat koordinasi ini, BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dan BAZNAS Tanggap Bencana berharap dapat membangun kolaborasi yang lebih solid dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang cepat, tepat, terukur, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Sekadau – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sekadau kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Kali ini, BAZNAS Sekadau menyalurkan paket sembako dan bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surau Al-Huda RT 01, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Minggu (7/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekadau, H. Damsir, Ketua BAZNAS Kabupaten Sekadau Rusmin Nuryadin, Wakil Ketua II Kundori, serta Wakil Ketua III Abdul Manan.

Dalam kegiatan tersebut, BAZNAS Kabupaten Sekadau menyalurkan sebanyak 20 paket sembako kepada para mustahik yang memenuhi kriteria penerima zakat di lingkungan RT 01 Desa Mungguk. Selain itu, BAZNAS juga memberikan bantuan modal usaha UMKM kepada salah seorang warga penyandang disabilitas untuk mendukung pengembangan usaha warung kecil yang dijalankannya.

Ketua BAZNAS Kabupaten Sekadau, Rusmin Nuryadin, menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bentuk nyata pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari masyarakat guna membantu mereka yang membutuhkan.

"Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program pendayagunaan zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Kami berharap bantuan modal usaha yang diberikan dapat membantu penerima manfaat, khususnya saudara kita dari kalangan disabilitas, untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengembangkan usahanya," ujar Rusmin.

Ia juga menambahkan bahwa BAZNAS akan terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan dana zakat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, terutama dalam membantu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekadau, H. Damsir, menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS Kabupaten Sekadau yang telah menjalankan amanah para muzaki dengan baik melalui berbagai program kemaslahatan umat.

"Pada prinsipnya zakat, infak, dan sedekah merupakan kewajiban umat Islam sekaligus amanah yang harus dikelola dengan baik sesuai regulasi yang berlaku. Kami di Kementerian Agama memiliki panggilan moral untuk terus mendukung program-program BAZNAS Kabupaten Sekadau," ungkapnya.

Menurut Damsir, jajaran pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sekadau secara rutin menghimpun infak dan sedekah yang kemudian disalurkan melalui BAZNAS Kabupaten Sekadau setiap triwulan.

"Di Kabupaten Sekadau sudah terdapat Peraturan Bupati yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan zakat. Mudah-mudahan tidak hanya Kementerian Agama, tetapi seluruh instansi dan lembaga dapat bersama-sama mendukung gerakan zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan," tambahnya.

Melalui kegiatan ini, BAZNAS Kabupaten Sekadau berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan umat.

Pontianak – BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga dan instansi melalui program optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui audiensi bersama BPJS Kesehatan Cabang Pontianak guna membahas peluang kolaborasi dalam program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, Dr. H. Hamzah Tawil, M.Si, dalam kesempatan tersebut memperkenalkan jajaran pimpinan BAZNAS Provinsi Kalbar serta menjelaskan tugas dan fungsi BAZNAS sesuai amanah Undang-Undang dalam membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan.

“Kami ingin membangun sinergi yang lebih kuat antara BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dan BPJS Kesehatan, sehingga program-program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Pimpinan Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalbar, Jaki Azmi, S.E., menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas penghimpunan zakat, BAZNAS didukung oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Menurutnya, UPZ tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana zakat, tetapi juga dapat berperan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

“Kami membuka ruang bagi UPZ untuk turut membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing. BAZNAS tidak hanya hadir untuk melakukan penghimpunan dana, tetapi juga ingin berkolaborasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial,” jelasnya.

Ia juga memaparkan sejumlah program prioritas BAZNAS Kalbar, di antaranya pengembangan UPZ Tematik, pembangunan platform digital fundraising, serta program penyediaan air bersih guna membantu menekan angka stunting. Jaki menambahkan bahwa potensi zakat di Kalimantan Barat mencapai Rp2,345 triliun, sehingga diperlukan sinergi berbagai pihak agar potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Kalbar, Iswardani, S.E.I., menyampaikan bahwa pembentukan UPZ di instansi merupakan amanat regulasi yang bertujuan memperkuat peran sosial lembaga dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Ia menuturkan bahwa BAZNAS telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dalam program bantuan bagi marbot masjid dan guru ngaji. Menurutnya, kehadiran UPZ dapat menjadi sarana untuk mengelola dana sosial secara legal dan terstruktur guna membantu masyarakat yang membutuhkan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SDM dan Umum BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Andi Saputra, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalbar.

“Selama ini zakat para pegawai BPJS Kesehatan masih disalurkan sesuai pilihan masing-masing. Kami melihat apa yang disampaikan BAZNAS merupakan niat baik yang memiliki program dan tujuan yang jelas. Hasil pertemuan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kolaborasi ke depan,” ungkapnya.

Andi juga menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait kepesertaan dan kewajiban pembayaran iuran, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Bagian SDM, Umum dan Hukum BAZNAS Provinsi Kalbar, Ali Rohman, S.Kom., M.B.A., menegaskan bahwa BAZNAS menjalankan tugas berdasarkan prinsip Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.

Ia menjelaskan bahwa BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga pemerintah nonstruktural yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam pengelolaan zakat secara nasional. Oleh karena itu, BAZNAS hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun lembaga yang ingin mengelola dana zakat, infak, dan sedekah.

“Kami datang bukan hanya untuk collecting, tetapi untuk collaboration. Kami yakin ada banyak program yang dapat disinergikan bersama BPJS Kesehatan, termasuk dalam mendorong terwujudnya masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani,” pungkasnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal terbangunnya kerja sama yang lebih erat antara BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dan BPJS Kesehatan dalam mendukung program-program sosial, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Barat.

Jumat atau kerap disebut dengan sayyidul ayyam (penghulu hari) menjadi salah satu hari keberkahan yang memiliki beragam keutamaan agung dalam Islam, yang mana pada hari tersebut pahalanya akan dilipatgandakan untuk melakukan segala kebaikan. Ada beragam amalan yang dapat dilakukan pada hari itu, salah satunya yakni bersedekah.

Seperti kita ketahui bersedekah memang dapat dilakukan kapan saja, akan tetapi jika kita laksanakan di hari tersebut akan memiliki beragam keutamaan, di antaranya:

- Pahala berlipat ganda

Melaksanakan sedekah di hari Jumat, pahalanya akan dilipatkan daripada hari-hari biasanya, atau sama seperti sedekah seperti di bulan Ramadhan.

- Didoakan Malaikat

Selain itu, terdapat dua malaikan yang turun setiap pagi untuk mendoakan orang yang bersedekah agar hartanya diganti dan diberikan keberkahan.

- Sebagai penghapus Dosa dan Tolak Bala

Menunaikan sedekah di hari Jumat, dapat juga sebagai perisai dari musibah dan bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya.

- Waktu mustajab untuk berdoa

Sedekah di hari Jumat menjadi salah satu wasilah atau perantara agar doa yang dipanjatkan lebih cepat untuk diijabahkan Allah SWT.

Adapun waktu terbaik untuk melaksanakan sedekah Jumat yakni pada waktu setelah subuh, sebelum waktu sholat Jumat, serta setelah Sholat Jumat.

Bedah Regulasi Zakat, Perkuat Kewenangan Amil untuk Optimalisasi Kinerja BAZNAS Disertasi terbaru karya Holilur Rahman menyoroti perlunya penguatan regulasi kewenangan amil untuk meningkatkan kinerja BAZNAS dalam menghimpun zakat nasional, guna menekan kesenjangan antara potensi zakat yang mencapai Rp286 triliun dengan realisasi pengumpulan di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Lazis Al Amien Prenduan, Sumenep, Dr. KH. Holilur Rahman, S.HI., M.H.I., saat memaparkan risetnya dalam BAZNAS Knowlegde Sharing bertajuk "Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat Indonesia" yang digelar Pusdiklat secara daring pada Selasa (2/6/2026).

"Kejelasan regulasi mengenai kewenangan amil merupakan kunci mutlak bagi BAZNAS untuk bisa bekerja lebih efektif dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat di seluruh wilayah Indonesia," ujar Holilur dalam paparannya.

Dia menjelaskan, penguatan kelembagaan BAZNAS harus ditopang oleh reformulasi legislasi nasional yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki sanksi dan insentif yang jelas serta mengikat secara hukum.

"Transformasi hukum agama menjadi hukum nasional akan berjalan efektif jika regulasi yang menaungi BAZNAS mengandung substansi yang mengikat atau Qada`i bukan sekadar ketaatan spiritual sukarela atau Diyani," tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, penelitian ini juga merekomendasikan adanya integrasi data muzakki nasional berbasis digital serta penguatan fungsional amil di berbagai jenjang sebagai strategi utama untuk meningkatkan efektivitas kinerja BAZNAS.

"Melalui langkah-langkah reformasi ini, kami optimis BAZNAS dapat mentransformasikan potensi zakat yang besar tersebut menjadi instrumen nyata dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia," kata Holilur.

Menurutnya, penelitian ini secara mendalam membedah tata kelola kewenangan amil yang dilakukan melalui mekanisme atribusi, delegasi, dan mandat, dengan menempatkan Kementerian Agama sebagai regulator dan BAZNAS sebagai operator utama.

"Hasil riset ini kini telah diterbitkan menjadi buku berjudul Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia sebagai solusi strategis tata kelola filantropi Islam yang berkepastian hukum," tutup Holilur.