Audiensi ke Dishub Kalbar, BAZNAS Kalbar Dorong Optimalisasi UPZ

Pontianak – BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi lintas sektor melalui audiensi bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar. Pertemuan ini membahas optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), hingga peluang kolaborasi program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, Rudi, menyambut baik audiensi tersebut. Ia mengaku penjelasan terkait zakat dan sedekah memberikan pemahaman baru bagi pihaknya.

“Terkait ZIS yang disampaikan secara langsung, kami berharap ada informasi penyaluran zakat yang jelas. Penjelasan ini membuka pemikiran kami terkait ZIS, dan semoga ke depan kita dapat menjalin kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan BAZNAS Provinsi Kalbar,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pengelolaan zakat, mulai dari mekanisme pemotongan bagi ASN pensiun, konsultasi zakat, hingga kewajiban membayar zakat yang sempat terlupa.

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Bagian Administrasi, SDM, Umum dan Hukum BAZNAS Provinsi Kalbar, Ali Rohman, S.Kom., M.B.A, menjelaskan bahwa BAZNAS hadir bukan sekadar untuk pengumpulan dana, tetapi membangun kolaborasi dalam membantu menyelesaikan persoalan umat.

“Zakat merupakan instrumen Allah untuk membantu menyelesaikan persoalan sosial umat. Kami hadir bukan untuk collect, tetapi untuk collaboration,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS berlandaskan tiga prinsip utama, yakni aman syariah, aman regulasi, dan aman NKRI. Selain itu, sistem pengumpulan zakat dilakukan berdasarkan asas kerelaan dan disalurkan melalui amil resmi.

“Khusus payroll ASN, 100 persen dana akan dikembalikan untuk ASN golongan II ke bawah dalam bentuk bantuan dan beasiswa,” tambahnya.

Pimpinan Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalbar, Jaki Azmi, S.E, turut memaparkan dasar hukum zakat dalam Al-Qur’an serta potensi besar zakat di Kalimantan Barat.

“Potensi zakat di Kalbar mencapai Rp2,345 triliun, namun yang terealisasi baru sekitar Rp7 miliar atau 0,31 persen. Karena itu, perlu penguatan ekosistem zakat melalui optimalisasi UPZ, UPZ tematik, Sahabat ZEMA, dan kolaborasi antar lembaga,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa BAZNAS telah memanfaatkan data DTSEN untuk memverifikasi mustahik dan muzaki agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Provinsi Kalbar, Dr. H. Hamzah Tawil, M.Si, menegaskan bahwa BAZNAS bukan hanya lembaga pengelola zakat, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Kami merupakan lembaga filantropi plat merah yang dapat bergerak cepat membantu masyarakat selama 24 jam. Payroll ASN juga merupakan ikhtiar pemerintah daerah agar keberkahan zakat dapat dirasakan masyarakat luas,” ujarnya.

Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Iswardani, SE.I, menambahkan bahwa pola pendistribusian zakat saat ini lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat.

“Sebanyak 60 persen dana zakat diarahkan untuk pendayagunaan, seperti pelatihan dan modal usaha bagi mustahik agar mereka bisa mandiri secara ekonomi,” jelasnya.

Ia juga melihat Dinas Perhubungan sebagai mitra strategis karena memiliki ruang lingkup yang luas di sektor transportasi. BAZNAS pun membuka peluang kerja sama melalui pemasangan media sosialisasi zakat di area transportasi hingga pengembangan program berbasis kebutuhan Dinas Perhubungan.

“UPZ di Dinas Perhubungan nantinya dapat membantu menyelesaikan persoalan sosial di lingkungan instansi itu sendiri. Bahkan pengelolaan dana bisa dilakukan secara mandiri selama laporan tetap disampaikan kepada BAZNAS,” tambahnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, BAZNAS Provinsi Kalbar juga mengajak jajaran Dinas Perhubungan untuk berpartisipasi dalam program kurban yang tengah dijalankan menjelang Hari Raya Iduladha.