BAZNAS Provinsi Kalbar Audiensi ke BPKP Kalbar, Perkuat Sinergi Tata Kelola dan Optimalisasi Zakat

Pontianak – BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat melakukan audiensi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya memperkuat sinergi, tata kelola, serta optimalisasi pengelolaan zakat di Kalimantan Barat.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Ketua BAZNAS Provinsi Kalbar, Dr. H. Hamzah Tawil, M.SI bersama jajaran pimpinan BAZNAS Provinsi Kalbar dan disambut oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Rudy M. Harahap beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Provinsi Kalbar, Dr. H. Hamzah Tawil, M.SI memperkenalkan struktur kepengurusan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat sekaligus menyampaikan harapan agar terjalin sinergi yang lebih kuat antara BAZNAS dan BPKP.

“Kami ingin bersinergi dengan program-program BAZNAS Provinsi Kalbar serta meminta saran dan kritik dari BPKP demi penguatan tata kelola dan pengelolaan zakat yang lebih baik,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam program pemberdayaan mustahik, BAZNAS Provinsi Kalbar telah berkolaborasi dengan Dinas Sosial menggunakan data DTSEN untuk melihat kategori desil 1 hingga 4 sebagai dasar penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

Selain itu, saat ini terdapat 16 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah terdaftar dan menjadi mitra BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Kalimantan Barat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Rudy M. Harahap menyampaikan bahwa pengelolaan zakat memiliki potensi besar apabila dibangun dengan tata kelola dan branding yang baik.

“BAZNAS punya potensi besar. Program-program yang ada harus lebih banyak dipromosikan dan ditampakkan kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga menilai bahwa pendekatan melalui generasi muda seperti program Gen Z dan Sahabat Zema dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat branding dan literasi zakat di tengah masyarakat.

Rudy turut memberikan masukan agar BAZNAS memperkuat sistem tata kelola dan pengawasan dengan melibatkan berbagai unsur strategis.

“BAZNAS harus memiliki komite yang di dalamnya terdapat unsur Polda, BPKP, dan keuangan agar tata kelolanya semakin kuat dan terpercaya,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Bagian SDM, Umum dan Hukum BAZNAS Provinsi Kalbar, Ali Rohman, S.Kom., M.B.A menjelaskan bahwa audiensi dilakukan sebagai bagian dari silaturahmi dan optimalisasi UPZ di berbagai instansi.

“Kami datang bukan untuk collect, tetapi untuk collab. Kami ingin membangun kolaborasi dan memperkuat tata kelola bersama berbagai institusi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa BAZNAS Provinsi Kalbar setiap hari melakukan roadshow ke OPD, instansi, badan, dan biro dalam rangka optimalisasi UPZ. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam kedisiplinan pelaporan dari UPZ dan LAZ.

“Kami memiliki tantangan dalam tata kelola laporan. Karena itu kami membutuhkan dukungan dan masukan terkait pengawasan agar pengelolaan zakat semakin akuntabel,” ungkapnya.

Sementara itu, Pimpinan Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalbar, Jaki Azmi, S.E menjelaskan bahwa zakat memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam membantu masyarakat, khususnya untuk kebutuhan sosial yang tidak seluruhnya dapat terakomodir melalui APBD Darurat.

“Penggunaan APBD Tidak Terduga dalam APBD hanya difokuskan pada bencana alam, padahal banyak hal kebutuhan mendesak masyarakat lainnya misalnya biaya pengobatan, modal usaha kecil, kebutuhan kependidikan, kebutuhan pokok. Karena saat ada kebutuhan mendesak di masyarakat , tetapi tidak dianggarkan dan tidak bisa menggunakan pos tidak terduga, maka pos apa yang bisa digunakan? Jika sembarangan nanti berhadapan sengan APH". tuturnya.

Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara BAZNAS Provinsi Kalbar dan BPKP Provinsi Kalbar dalam mendukung tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan berdampak bagi masyarakat.