Gerakan Sosial Bedah Rumah Kubu Raya Libatkan Pemerintah, Swasta, dan Organisasi

Kubu Raya – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar Rapat Kolaborasi Bedah Rumah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan mengusung jargon “1 Kolaborasi 1000 Harapan” pada Rabu, 13 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur pemerintah daerah, lembaga sosial, organisasi profesi, perbankan, hingga pelaku usaha sebagai bentuk sinergi bersama dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Kubu Raya.

Dalam pemaparannya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan bahwa berdasarkan data pemetaan kawasan kumuh dan perumahan tahun 2025, sejumlah wilayah seperti Sungai Raya, Ambawang, dan Rasau Jaya masih memiliki persoalan RTLH yang perlu menjadi perhatian bersama.

Disebutkan pula bahwa berdasarkan data BPS Kubu Raya tahun 2026 terdapat sekitar 21.435 keluarga desil 1–4 yang tinggal di rumah tidak layak huni. Sementara data dari Dinas PUPR mencatat terdapat 12.928 rumah yang masuk kategori RTLH.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya selama ini telah melakukan berbagai intervensi program, baik melalui dana APBN dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), maupun melalui APBD Kabupaten Kubu Raya dan dukungan Pemerintah Provinsi.

Namun demikian, masih diperlukan kolaborasi yang lebih luas untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.

“Kami menawarkan konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai unsur, termasuk lembaga sosial keagamaan, organisasi profesi, ASN, dan pihak swasta agar percepatan penanganan RTLH dapat terlaksana lebih optimal,” disampaikan dalam forum tersebut.

Output yang diharapkan dari program ini adalah percepatan penurunan RTLH yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara turun-temurun.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, S.E., M.Sos.. dalam arahannya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bukan hanya sekadar rapat, tetapi juga menjadi bentuk silaturahmi dan langkah awal pembentukan kepanitiaan penanganan RTLH.

Sujiwo menjelaskan bahwa Kabupaten Kubu Raya sejauh ini telah merehabilitasi lebih dari 20 ribu rumah tidak layak huni melalui berbagai program pemerintah.

Namun masih terdapat persoalan besar, khususnya rumah-rumah warga yang berada di bantaran Sungai Kapuas yang masuk kawasan jalur hijau sehingga tidak dapat diintervensi menggunakan APBD karena terbentur regulasi.

“Di satu sisi, wilayah tersebut merupakan kantong-kantong kemiskinan masyarakat Kubu Raya. Mudah-mudahan di masa kepemimpinan saya rumah-rumah yang sangat tidak layak huni bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Pimpinan BAZNAS Provinsi Kalbar Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Iswardani, SE.I menyampaikan bahwa persoalan RTLH merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan secara bersama-sama.

“Kita harus mencari solusi untuk saudara-saudara kita yang nasibnya belum seberuntung kita. BAZNAS saat ini sedang membangun platform fundraising, sehingga program RTLH ini nantinya bisa dimasukkan ke dalam dashboard dan dikeroyok bersama-sama oleh BAZNAS, LAZ, dan berbagai pihak lainnya,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan dokumentasi rumah-rumah prioritas yang akan dimasukkan ke dalam dashboard secara transparan.

Dukungan juga datang dari Bank Kalbar yang menyatakan kesiapan untuk ikut terlibat dalam program bedah rumah tersebut.

“Kami siap mendukung dan menggaungkan program mulia ini hingga ke kantor pusat agar peran Bank Kalbar dalam membantu masyarakat semakin besar,” ujar perwakilan Bank Kalbar.

Perwakilan PGRI Kubu Raya turut menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Dengan jumlah anggota ribuan ASN dan non-ASN, PGRI berkomitmen mengajak anggotanya untuk ikut peduli terhadap masyarakat kurang mampu tanpa membedakan suku maupun agama.

Senada dengan itu, KORPRI Kubu Raya juga menyatakan siap membantu, termasuk apabila dibutuhkan tenaga relawan dalam pelaksanaan program bedah rumah.

Dukungan serupa disampaikan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kubu Raya yang menyebut pihaknya sangat memahami kondisi masyarakat di desa-desa dan siap mendukung program penanganan RTLH.

Sementara itu, Inspektorat Kubu Raya mengingatkan pentingnya tata kelola dan pengawasan dalam pelaksanaan program agar tetap sesuai regulasi. Disampaikan bahwa apabila program bersumber murni dari pihak swasta, maka kepanitiaannya juga harus berasal dari unsur swasta dan tidak melibatkan ASN maupun pejabat pemerintah.

Dalam forum tersebut, pelaku usaha Hendro juga menyatakan kesiapannya untuk membantu dan mendukung pembentukan perkumpulan sosial bedah rumah sebagai bagian dari gerakan bersama membantu masyarakat miskin di Kabupaten Kubu Raya.

Melalui semangat “1 Kolaborasi 1000 Harapan”, seluruh pihak berharap program penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Kubu Raya dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan harapan baru bagi masyarakat yang membutuhkan