BAZNAS Kalbar dan MUI Perkuat Sinergi untuk Zakat dan UMKM Halal

Pontianak - BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat melakukan audiensi dengan MUI Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka memperkuat sinergi program zakat, pemberdayaan umat, serta dukungan terhadap pelaku UMKM, khususnya dalam percepatan sertifikasi halal.

Sekretaris MUI Provinsi Kalbar, Muhammad Sani, S.H., M.A, menyambut baik audiensi tersebut dan menegaskan bahwa hubungan antara MUI dan BAZNAS telah terjalin erat sejak lama, baik di tingkat daerah maupun pusat. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi antara kedua lembaga sangat penting agar program-program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“MUI siap mendukung dan bersinergi dengan BAZNAS. Program-program yang ada diharapkan dapat membantu mengentaskan berbagai persoalan umat,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, MUI juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait kewajiban sertifikasi halal bagi produk pangan yang ditargetkan berlaku penuh pada Oktober 2026. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM, terutama yang memiliki keterbatasan dalam proses sertifikasi.

MUI mendorong adanya kolaborasi dengan BAZNAS untuk membantu pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal, baik melalui pendampingan maupun dukungan pembiayaan. Selain itu, pentingnya regulasi juga disampaikan sebagai penguat implementasi program di lapangan, termasuk dorongan penyusunan payung hukum terkait pengelolaan zakat.

Ketua BAZNAS Provinsi Kalbar, Dr. H. Hamzah Tawil, M.Si, menyampaikan apresiasi atas sambutan MUI serta menegaskan komitmen BAZNAS dalam membangun sinergi yang lebih kuat.

“Kami terus berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengoptimalkan pengumpulan zakat, termasuk melalui payroll ASN yang masih perlu ditingkatkan. Kami juga siap berkolaborasi dalam membantu UMKM, khususnya terkait sertifikasi halal,” ungkapnya.

Sementara itu, Pimpinan Bidang Pengumpulan BAZNAS Kalbar, Jaki Azmi, S.E, menjelaskan bahwa potensi zakat di Kalimantan Barat mencapai Rp2,345 triliun, namun realisasinya masih sekitar Rp7 miliar atau 0,31 persen. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan ekosistem zakat melalui berbagai strategi, seperti optimalisasi UPZ tematik, pengembangan Generasi Zakat (Gen Z), serta program Sahabat ZEMA (Zero Mustahik).

Ia juga menekankan bahwa zakat memiliki fleksibilitas dalam penyaluran, sehingga dapat menjadi solusi cepat untuk kebutuhan mendesak masyarakat, tanpa harus menunggu mekanisme yang panjang.

Pimpinan Bagian Administrasi, SDM, Umum dan Hukum BAZNAS Kalbar, Ali Rohman, S.Kom., M.BA, menambahkan bahwa optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan dampak program.

“Jika UPZ berjalan optimal, maka permasalahan di setiap titik wilayah dapat ditangani secara lebih efektif. Kami juga berharap MUI dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk semakin sadar dan aktif dalam menunaikan zakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kalbar, Iswardani, S.E.I, turut memaparkan program pemberdayaan ekonomi melalui BAZNAS Microfinance Desa (BMD), yang memberikan pinjaman tanpa bunga bagi pelaku usaha kecil.

Di sisi lain, Direktur LPPOM Provinsi Kalbar, Dr. H. Agus Wibowo, M.Si, menyampaikan bahwa kerja sama antara LPPOM dan BAZNAS telah berjalan dalam mendukung sertifikasi halal, termasuk program sertifikasi gratis bagi pelaku usaha. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan biaya dan kesadaran pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal.

Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara BAZNAS dan MUI semakin kuat, tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi umat, peningkatan kesadaran zakat, serta dukungan terhadap pelaku UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan.