Pontianak – BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan pembayaran tunggakan SPP kepada Deska Aulia, siswi kelas 4 MI Bawari Pontianak, melalui dukungan pada bidang pendidikan .

Bantuan tersebut diberikan untuk membantu Deska agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar dan ujian sekolah. Sebelumnya, pihak keluarga mengalami kesulitan ekonomi sehingga belum mampu melunasi tunggakan biaya sekolah.

Ibu Deska, Yulia, menceritakan bahwa selama kurang lebih tujuh tahun dirinya bersama keluarga tinggal menumpang di rumah orang lain. Sang suami hanya bekerja serabutan membantu pemilik rumah tempat mereka tinggal.

“Kadang suami saya bantu-bantu dan diberi upah sekitar 60 sampai 80 ribu rupiah. Alhamdulillah bisa buat beli beras, Indomie, dan telur untuk makan sehari-hari,” ujarnya.

Yulia sendiri sehari-hari berada di rumah untuk mengurus anak bungsunya yang masih berusia tiga tahun. Ia memiliki tiga orang anak yang semuanya masih membutuhkan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari.

Anak pertamanya saat ini duduk di kelas 5 sekolah negeri, sementara Deska, anak keduanya, harus bersekolah di sekolah swasta karena tidak lolos saat mendaftar di sekolah negeri bersama kakaknya.

“Waktu masuk sekolah dulu Alhamdulillah dapat bantuan potongan biaya dari pemerintah dan sekolah, jadi uang masuk bisa dicicil. Tapi sekarang tidak ada bantuan lagi selain BPJS gratis,” jelasnya.

Kondisi ekonomi yang terbatas membuat Yulia kesulitan membayar SPP sekolah Deska. Bahkan untuk membeli buku dan LKS, terkadang ia harus menunggu memiliki uang terlebih dahulu.

“Kalau ada uang baru bisa fotokopi LKS, kalau tidak ada terpaksa anak saya menyalin di buku,” katanya.

Ia mengaku sempat khawatir karena salah satu syarat mengikuti ulangan sekolah adalah melunasi tunggakan SPP. Namun karena takut tidak mampu membayar jika meminjam uang, Yulia akhirnya mengajukan bantuan kepada BAZNAS Provinsi Kalbar.

Melalui program bantuan pendidikan, BAZNAS Provinsi Kalbar hadir membantu pembayaran tunggakan SPP Deska Aulia agar ia dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa hambatan.

Yulia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

“Saya sangat berterima kasih telah membantu pembayaran uang sekolah anak saya. Bantuan ini sangat membantu kami. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan bapak dan ibu yang sudah membantu, diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya,” ungkapnya penuh haru.

BAZNAS Provinsi Kalbar berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga serta memberikan semangat bagi Deska untuk terus belajar dan meraih cita-citanya.

Pontianak – BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat melakukan audiensi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka memperkuat sinergi program, optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta meningkatkan literasi zakat di lingkungan instansi pemerintahan.

Ketua BAZNAS Provinsi Kalbar, Dr. H. Hamzah Tawil, M.SI menyampaikan bahwa audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi yang lebih luas antara BAZNAS dan Kemenkum Kalbar.

“Ada beberapa hal yang akan kami kolaborasikan. Tugas kami adalah membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Kami hadir untuk penguatan dan optimalisasi UPZ, dan kedepannya diharapkan akan ada sinergi antara Kemenkum dan BAZNAS,” ujarnya.

Pimpinan Bagian SDM Umum dan Hukum BAZNAS Provinsi Kalbar, Ali Rohman, S.Kom., M.B.A menjelaskan bahwa BAZNAS menjalankan tugas sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan BAZNAS.

Ia menyampaikan bahwa BAZNAS Provinsi Kalbar terus mendorong optimalisasi pengumpulan zakat melalui UPZ dengan pendekatan kolaboratif.

“Kami hadir bukan untuk collect, tetapi untuk collab. Kami ingin membantu terkait pengumpulan zakat dan penguatan program sosial. BAZNAS merupakan filantropi plat merah yang diatur dalam undang-undang untuk membantu masyarakat,” jelasnya.

Ali Rohman juga menjelaskan bahwa program payroll ASN yang dijalankan BAZNAS dikembalikan 100 persen kepada ASN golongan II ke bawah melalui berbagai bantuan sosial dan pendidikan. Ia turut mengingatkan bahwa zakat juga dapat mengurangi pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Pimpinan Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalbar, Jaki Azmi, S.E menyampaikan bahwa BAZNAS memiliki fleksibilitas dalam membantu masyarakat, terutama untuk kebutuhan mendesak di luar skema bantuan bencana alam yang diakomodasi APBD.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan Peraturan BAZNAS, dana zakat wajib disalurkan paling lambat 30 hari setelah diterima. Selain itu, BAZNAS Provinsi Kalbar juga sedang membangun dashboard digital yang akan menampilkan program-program tematik dari setiap UPZ.

“Potensi zakat di Kalbar mencapai 2,345 triliun rupiah. Karena itu, UPZ harus diperkuat agar mampu membantu menyelesaikan persoalan yang ada di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jaki Azmi juga memperkenalkan program Sahabat Zema yang bertujuan membantu UPZ dalam pengumpulan dan pelaporan zakat di wilayah masing-masing. Saat ini BAZNAS Provinsi Kalbar juga telah berkolaborasi bersama 16 LAZ se-Kalimantan Barat.

Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Iswardani, SE.I menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang sejajar dengan ibadah sholat, puasa, dan haji.

Ia berharap Kemenkum Kalbar dapat berkolaborasi dalam literasi zakat dan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai platform yang dimiliki.

“Kemenkum bisa berkolaborasi terkait literasi zakat atau sosialisasi yang masuk dalam dashboard Kemenkum sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS,” ungkapnya.

Selain itu, Iswardani juga mendorong agar UPZ Kemenkum diperpanjang sehingga hasil pengumpulan zakat dapat disalurkan kepada delapan golongan asnaf, termasuk masyarakat yang membutuhkan di lingkungan Kemenkum.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalbar, Farida, S.Pt., S.A.P., M.Si menyambut baik audiensi tersebut dan mengapresiasi langkah BAZNAS Provinsi Kalbar dalam membangun kolaborasi lintas sektor.

“Ini merupakan himbauan yang bagus karena kami memiliki banyak lembaga dan organisasi perangkat yang dapat berkolaborasi bersama. Terkait dashboard yang telah disampaikan, kami sangat menyambut baik dan akan kami sampaikan kepada Bapak Kakanwil,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang dapat menjadi sarana untuk mendukung kolaborasi bersama BAZNAS.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Provinsi Kalbar, Jonny Pesta Simamora, S.IP menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung program-program BAZNAS, termasuk penguatan UPZ dan sosialisasi zakat.

“Kami siap untuk bekerja sama dan mendukung UPZ. Kami juga tertarik pada masyarakat yang belum berdaya secara hukum untuk dapat dikolaborasikan bersama BAZNAS,” katanya.

Ia juga menilai BAZNAS dapat menjadi mitra strategis dalam membantu pengelolaan sosial masyarakat di lapangan.

Pada kesempatan yang sama, Badar dari Kemenkum Provinsi Kalbar menyarankan agar dalam kegiatan sosialisasi zakat nantinya BAZNAS turut menghadirkan motivator agar penyampaian materi lebih menarik dan mudah diterima masyarakat.

Kubu Raya – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar Rapat Kolaborasi Bedah Rumah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan mengusung jargon “1 Kolaborasi 1000 Harapan” pada Rabu, 13 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur pemerintah daerah, lembaga sosial, organisasi profesi, perbankan, hingga pelaku usaha sebagai bentuk sinergi bersama dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Kubu Raya.

Dalam pemaparannya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan bahwa berdasarkan data pemetaan kawasan kumuh dan perumahan tahun 2025, sejumlah wilayah seperti Sungai Raya, Ambawang, dan Rasau Jaya masih memiliki persoalan RTLH yang perlu menjadi perhatian bersama.

Disebutkan pula bahwa berdasarkan data BPS Kubu Raya tahun 2026 terdapat sekitar 21.435 keluarga desil 1–4 yang tinggal di rumah tidak layak huni. Sementara data dari Dinas PUPR mencatat terdapat 12.928 rumah yang masuk kategori RTLH.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya selama ini telah melakukan berbagai intervensi program, baik melalui dana APBN dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), maupun melalui APBD Kabupaten Kubu Raya dan dukungan Pemerintah Provinsi.

Namun demikian, masih diperlukan kolaborasi yang lebih luas untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.

“Kami menawarkan konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai unsur, termasuk lembaga sosial keagamaan, organisasi profesi, ASN, dan pihak swasta agar percepatan penanganan RTLH dapat terlaksana lebih optimal,” disampaikan dalam forum tersebut.

Output yang diharapkan dari program ini adalah percepatan penurunan RTLH yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara turun-temurun.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, S.E., M.Sos.. dalam arahannya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bukan hanya sekadar rapat, tetapi juga menjadi bentuk silaturahmi dan langkah awal pembentukan kepanitiaan penanganan RTLH.

Sujiwo menjelaskan bahwa Kabupaten Kubu Raya sejauh ini telah merehabilitasi lebih dari 20 ribu rumah tidak layak huni melalui berbagai program pemerintah.

Namun masih terdapat persoalan besar, khususnya rumah-rumah warga yang berada di bantaran Sungai Kapuas yang masuk kawasan jalur hijau sehingga tidak dapat diintervensi menggunakan APBD karena terbentur regulasi.

“Di satu sisi, wilayah tersebut merupakan kantong-kantong kemiskinan masyarakat Kubu Raya. Mudah-mudahan di masa kepemimpinan saya rumah-rumah yang sangat tidak layak huni bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Pimpinan BAZNAS Provinsi Kalbar Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Iswardani, SE.I menyampaikan bahwa persoalan RTLH merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan secara bersama-sama.

“Kita harus mencari solusi untuk saudara-saudara kita yang nasibnya belum seberuntung kita. BAZNAS saat ini sedang membangun platform fundraising, sehingga program RTLH ini nantinya bisa dimasukkan ke dalam dashboard dan dikeroyok bersama-sama oleh BAZNAS, LAZ, dan berbagai pihak lainnya,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan dokumentasi rumah-rumah prioritas yang akan dimasukkan ke dalam dashboard secara transparan.

Dukungan juga datang dari Bank Kalbar yang menyatakan kesiapan untuk ikut terlibat dalam program bedah rumah tersebut.

“Kami siap mendukung dan menggaungkan program mulia ini hingga ke kantor pusat agar peran Bank Kalbar dalam membantu masyarakat semakin besar,” ujar perwakilan Bank Kalbar.

Perwakilan PGRI Kubu Raya turut menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Dengan jumlah anggota ribuan ASN dan non-ASN, PGRI berkomitmen mengajak anggotanya untuk ikut peduli terhadap masyarakat kurang mampu tanpa membedakan suku maupun agama.

Senada dengan itu, KORPRI Kubu Raya juga menyatakan siap membantu, termasuk apabila dibutuhkan tenaga relawan dalam pelaksanaan program bedah rumah.

Dukungan serupa disampaikan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kubu Raya yang menyebut pihaknya sangat memahami kondisi masyarakat di desa-desa dan siap mendukung program penanganan RTLH.

Sementara itu, Inspektorat Kubu Raya mengingatkan pentingnya tata kelola dan pengawasan dalam pelaksanaan program agar tetap sesuai regulasi. Disampaikan bahwa apabila program bersumber murni dari pihak swasta, maka kepanitiaannya juga harus berasal dari unsur swasta dan tidak melibatkan ASN maupun pejabat pemerintah.

Dalam forum tersebut, pelaku usaha Hendro juga menyatakan kesiapannya untuk membantu dan mendukung pembentukan perkumpulan sosial bedah rumah sebagai bagian dari gerakan bersama membantu masyarakat miskin di Kabupaten Kubu Raya.

Melalui semangat “1 Kolaborasi 1000 Harapan”, seluruh pihak berharap program penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Kubu Raya dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan harapan baru bagi masyarakat yang membutuhkan

Pontianak – BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat melakukan audiensi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya memperkuat sinergi, tata kelola, serta optimalisasi pengelolaan zakat di Kalimantan Barat.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Ketua BAZNAS Provinsi Kalbar, Dr. H. Hamzah Tawil, M.SI bersama jajaran pimpinan BAZNAS Provinsi Kalbar dan disambut oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Rudy M. Harahap beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Provinsi Kalbar, Dr. H. Hamzah Tawil, M.SI memperkenalkan struktur kepengurusan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat sekaligus menyampaikan harapan agar terjalin sinergi yang lebih kuat antara BAZNAS dan BPKP.

“Kami ingin bersinergi dengan program-program BAZNAS Provinsi Kalbar serta meminta saran dan kritik dari BPKP demi penguatan tata kelola dan pengelolaan zakat yang lebih baik,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam program pemberdayaan mustahik, BAZNAS Provinsi Kalbar telah berkolaborasi dengan Dinas Sosial menggunakan data DTSEN untuk melihat kategori desil 1 hingga 4 sebagai dasar penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

Selain itu, saat ini terdapat 16 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah terdaftar dan menjadi mitra BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Kalimantan Barat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Rudy M. Harahap menyampaikan bahwa pengelolaan zakat memiliki potensi besar apabila dibangun dengan tata kelola dan branding yang baik.

“BAZNAS punya potensi besar. Program-program yang ada harus lebih banyak dipromosikan dan ditampakkan kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga menilai bahwa pendekatan melalui generasi muda seperti program Gen Z dan Sahabat Zema dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat branding dan literasi zakat di tengah masyarakat.

Rudy turut memberikan masukan agar BAZNAS memperkuat sistem tata kelola dan pengawasan dengan melibatkan berbagai unsur strategis.

“BAZNAS harus memiliki komite yang di dalamnya terdapat unsur Polda, BPKP, dan keuangan agar tata kelolanya semakin kuat dan terpercaya,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Bagian SDM, Umum dan Hukum BAZNAS Provinsi Kalbar, Ali Rohman, S.Kom., M.B.A menjelaskan bahwa audiensi dilakukan sebagai bagian dari silaturahmi dan optimalisasi UPZ di berbagai instansi.

“Kami datang bukan untuk collect, tetapi untuk collab. Kami ingin membangun kolaborasi dan memperkuat tata kelola bersama berbagai institusi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa BAZNAS Provinsi Kalbar setiap hari melakukan roadshow ke OPD, instansi, badan, dan biro dalam rangka optimalisasi UPZ. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam kedisiplinan pelaporan dari UPZ dan LAZ.

“Kami memiliki tantangan dalam tata kelola laporan. Karena itu kami membutuhkan dukungan dan masukan terkait pengawasan agar pengelolaan zakat semakin akuntabel,” ungkapnya.

Sementara itu, Pimpinan Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalbar, Jaki Azmi, S.E menjelaskan bahwa zakat memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam membantu masyarakat, khususnya untuk kebutuhan sosial yang tidak seluruhnya dapat terakomodir melalui APBD Darurat.

“Penggunaan APBD Tidak Terduga dalam APBD hanya difokuskan pada bencana alam, padahal banyak hal kebutuhan mendesak masyarakat lainnya misalnya biaya pengobatan, modal usaha kecil, kebutuhan kependidikan, kebutuhan pokok. Karena saat ada kebutuhan mendesak di masyarakat , tetapi tidak dianggarkan dan tidak bisa menggunakan pos tidak terduga, maka pos apa yang bisa digunakan? Jika sembarangan nanti berhadapan sengan APH". tuturnya.

Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara BAZNAS Provinsi Kalbar dan BPKP Provinsi Kalbar dalam mendukung tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan berdampak bagi masyarakat.

Pontianak – BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat melakukan audiensi dan silaturahmi ke Pondok Tahfidz Ashqaf & Maryam College sebagai upaya memperkuat sinergi dalam pengembangan dakwah, pendidikan Al-Qur’an, serta optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pimpinan Bagian Administrasi SDM, Umum dan Hukum BAZNAS Provinsi Kalbar, Ali Rohman, S.Kom., M.B.A menyampaikan rasa bangganya dapat hadir langsung di Pondok Tahfidz Ashqaf. Dalam kesempatan tersebut, ia memperkenalkan struktur kepengurusan BAZNAS Provinsi Kalbar sekaligus menjelaskan berbagai program strategis yang tengah dijalankan.

“Kami hadir untuk colabs, bukan collect. BAZNAS dibantu oleh UPZ dan LAZ dalam mengelola ZIS. Bahkan kebijakan pimpinan BAZNAS Provinsi Kalbar periode ini membolehkan UPZ mengelola dana hingga 100 persen, dan apabila kurang akan kami bantu,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa salah satu fokus utama BAZNAS saat ini adalah optimalisasi UPZ sebagai ujung tombak dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial di lingkungan masing-masing.

“UPZ menjadi mata dan telinga kami di lapangan. Kami ingin keberadaan UPZ bukan menjadi beban, tetapi menjadi support system yang membantu menyelesaikan persoalan umat,” tambahnya.

Ali Rohman juga mendorong agar SK UPZ Ashqaf dapat diperpanjang dan dioptimalkan kembali agar kebermanfaatannya dapat semakin dirasakan oleh santri maupun masyarakat sekitar.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Provinsi Kalbar, Dr. H. Hamzah Tawil, M.SI menyampaikan bahwa kehadiran BAZNAS bukan hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga membangun sinergi nyata bersama pesantren.

“Kami melihat Pondok Ashqaf berkembang dengan kesungguhan dan telah melahirkan generasi Qur’an. Banyak hal yang bisa kita sinergikan, baik secara formal maupun nonformal,” tuturnya.

Ia juga menyebutkan bahwa BAZNAS memiliki program Kampung Zakat di Kalimantan Barat yang bersinergi bersama Kementerian Agama dan diharapkan dapat dikembangkan bersama berbagai lembaga pendidikan Islam.

Dari pihak pondok pesantren, pimpinan Pondok Tahfidz Ashqaf menyampaikan rasa syukur atas perkembangan pondok yang kini semakin maju. Ia menegaskan bahwa sejak awal pondok dibangun dengan semangat dakwah dan pendidikan Al-Qur’an.

“Santri kami diajarkan untuk menjadi tangan di atas, agar kelak mampu memberi kepada orang lain. Adapun UPZ di pondok ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi santri untuk memahami dan mengelola zakat,” jelasnya.

Pihak pondok juga berharap adanya dukungan BAZNAS untuk membantu program-program sosial yang dijalankan, termasuk pembinaan kampung mualaf di daerah terpencil serta program “Sejuk” atau Sejahterakan Guru Ngaji.

“Kami yakin BAZNAS bisa mewarnai banyak hal dengan program-program yang lebih luas untuk membantu umat,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Kalbar, Jaki Azmi, S.E menyampaikan tiga fokus utama program BAZNAS Provinsi Kalbar, yakni optimalisasi UPZ, penguatan Sahabat Zema atau Generasi Zakat (Gen Z), serta Forum Tumpuk Tengah sebagai ruang kolaborasi antara BAZNAS dan LAZ di Kalimantan Barat.