Kolaborasi Pemerintah, BAZNAS, dan Mitra Dorong Program Rumah Layak Huni di Kubu Raya

Kubu Raya - Bupati Kabupaten Kubu Raya, H. Sujiwo, S.E., M.Sos., menyampaikan bahwa masih banyak rumah tidak layak huni di wilayah bantaran sungai yang belum tersentuh program bantuan pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh persoalan legalitas kepemilikan tanah, karena sebagian rumah berdiri di jalur hijau di tepi sungai sehingga tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Kondisi ini menyebabkan program bantuan seperti RTLH maupun Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR belum dapat menjangkau kawasan tersebut.

Meski demikian, Sujiwo mengaku terpanggil untuk tetap mencari solusi bagi masyarakat yang tinggal di rumah yang kondisinya sudah tidak layak bahkan tidak manusiawi. Ia menyatakan akan melakukan inventarisasi secara bertahap bersama tim untuk mengidentifikasi rumah-rumah yang membutuhkan bantuan, sekaligus menggandeng berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam memberikan dukungan.

Sujiwo juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan program secara terstruktur dan transparan. Menurutnya, setiap langkah yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan.

“Program ini merupakan bagian dari misi kemanusiaan dan sosial untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Rumah yang kondisinya sangat tidak layak akan menjadi prioritas untuk dibantu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, Dr. H. Hamzah Tawil, M.Si., menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia berharap gerakan ini dapat didukung oleh para muzaki, baik dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat Muslim di Kabupaten Kubu Raya.

Menurutnya, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat penting agar program kemanusiaan ini dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan.

Program kolaborasi ini melibatkan berbagai unsur, di antaranya Bank Kalbar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya, DPRD Provinsi Kalimantan Barat, BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, BAZNAS Kabupaten Kubu Raya, PDAM Kabupaten Kubu Raya, Korpri, serta dukungan dari pihak swasta.

Melalui kolaborasi lintas lembaga tersebut, diharapkan program ini dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat gerakan kemanusiaan dan sosial untuk membantu masyarakat yang hidup dalam keterbatasan serta meningkatkan kualitas hunian yang lebih layak dan manusiawi.