BAZNAS Kalbar Audiensi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalbar, Bahas Sinkronisasi Data dan Penguatan Program Sosial

Pontianak – BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan audiensi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka memperkuat sinergi program zakat, infak, dan sedekah (ZIS), khususnya dalam hal sinkronisasi data mustahik dan optimalisasi program pemberdayaan sosial.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya mengoptimalkan peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan instansi, tidak hanya sebagai pengumpul dana, tetapi juga sebagai pelaksana program yang terintegrasi antara BAZNAS dan Dinas Sosial. Salah satu upaya yang diinisiasi adalah pemberdayaan Masjid Al-Furqon di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalbar sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial.

BAZNAS Kalbar juga menyoroti pentingnya penggunaan data berbasis desil dalam menentukan penerima manfaat (mustahik). Dalam hal ini, BAZNAS memerlukan akses terhadap data resmi pemerintah agar program pengentasan kemiskinan yang dijalankan dapat tepat sasaran.

Beberapa hal yang menjadi perhatian BAZNAS antara lain mekanisme memperoleh akses data mustahik, kemungkinan penggunaan legitimasi atau integrasi sistem melalui Dinas Sosial, serta kebutuhan surat resmi untuk konektivitas data. Selain itu, BAZNAS juga menanyakan terkait mekanisme perbaikan data desil yang tidak sesuai di lapangan serta proses pengajuan perubahan data kepada pihak yang berwenang.

Permasalahan lain yang turut dibahas adalah bagaimana penanganan masyarakat yang belum terdata dalam sistem desil, seperti lansia sebatang kara, agar dapat diusulkan untuk mendapatkan layanan sosial seperti panti jompo.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Sosial Provinsi Kalbar menyampaikan bahwa optimalisasi UPZ perlu disinkronkan dengan program yang telah berjalan, termasuk sistem pendataan berbasis desil yang telah ditetapkan secara nasional. Data desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari pemerintah pusat dan telah terintegrasi dengan berbagai kementerian.

Dinas Sosial menjelaskan bahwa masyarakat dalam desil 1 hingga desil 4 menjadi prioritas penerima bantuan sosial, sementara desil 5 dapat menerima bantuan tertentu seperti iuran BPJS. Proses perubahan data desil tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui pengajuan dan verifikasi berjenjang melalui pendamping di lapangan, seperti petugas Program Keluarga Harapan (PKH), serta menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.

Selain itu, Dinas Sosial juga menyampaikan bahwa berbagai program bantuan telah berjalan, meliputi bantuan bagi masyarakat rentan, lansia, anak, penyandang disabilitas, hingga korban bencana, baik bencana alam maupun non-alam seperti kebakaran. Bantuan yang diberikan mencakup kebutuhan pangan, sandang, serta pendampingan psikologis.

Terkait layanan panti sosial, Dinas Sosial mengungkapkan bahwa kapasitas panti jompo milik pemerintah saat ini cukup terbatas, sehingga dalam kondisi tertentu dapat memanfaatkan panti swasta sebagai alternatif. Mekanisme pengusulan tetap dilakukan melalui Dinas Sosial kabupaten/kota, disertai asesmen maksimal tujuh hari sebelum dirujuk ke tingkat provinsi.

Dinas Sosial juga menekankan pentingnya verifikasi lapangan melalui surat keterangan dari kelurahan setempat serta pemutakhiran data secara berkala. Saat ini, tingkat akurasi penyaluran bantuan di Kalimantan Barat telah mencapai sekitar 70 persen, meskipun masih terdapat sekitar 30 persen data yang belum sepenuhnya tepat sasaran.

Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Sosial Provinsi Kalbar, khususnya dalam pengelolaan data mustahik, optimalisasi UPZ, serta pelaksanaan program pemberdayaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan.