Audiensi BAZNAS Kalbar dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalbar, Optimalkan Peran Zakat bagi Masyarakat

Pontianak – BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan audiensi dengan Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi program, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis zakat. Selasa (21/04/2026)

Dalam pertemuan tersebut, Pimpinan BAZNAS Provinsi Kalbar Bidang Pengumpulan, Jaki Azmi, SE, menyampaikan bahwa potensi zakat di Kalimantan Barat mencapai Rp2,3 triliun. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lintas sektor untuk mengoptimalkan potensi tersebut agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Dengan kewenangan yang ada, kami berharap dapat mengoptimalkan potensi zakat untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, khususnya kepada delapan golongan (asnaf) yang menjadi fokus BAZNAS,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa audiensi ini menjadi momentum penting untuk menerima berbagai masukan dalam memperkuat langkah strategis BAZNAS ke depan.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalbar, Aulia Candra, S. STP menyambut baik upaya kolaborasi tersebut. Dalam diskusi, disampaikan bahwa program pemerintah dalam penanganan kemiskinan seringkali menghadapi kendala regulasi dan ketepatan sasaran.

Beberapa program bantuan dinilai belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, pendekatan langsung kepada masyarakat serta pemanfaatan data kemiskinan yang akurat dinilai penting agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Selain itu, dukungan terhadap optimalisasi zakat, termasuk melalui sistem payroll bagi ASN, juga menjadi perhatian. Zakat dinilai sebagai instrumen penting dalam pemerataan kesejahteraan jika dikelola secara terpusat dan profesional.

Sementara itu, Pimpinan BAZNAS Bidang Administrasi, SDM, Umum dan Hukum, Ali Rohman, S.Kom., M.BA, menegaskan bahwa BAZNAS memiliki komitmen kuat dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional dan amanah.

“BAZNAS hadir tidak hanya untuk menghimpun dana, tetapi juga memastikan kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat. Kami tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pihak menjadi kunci utama,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh program BAZNAS dijalankan dengan prinsip aman syar’i, aman regulasi, dan aman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Provinsi Kalbar, guna menghadirkan program-program yang lebih tepat sasaran dan berdampak dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah.