PONTIANAK – Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H. RIA NORSAN, M.M., M.H, bersama dengan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat resmi melaunching Payroll System Zakat ASN, Selasa (27/5/2025), sebagai langkah konkret memperkuat solidaritas sosial dan memberantas kemiskinan melalui kewajiban zakat profesi secara otomatis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim.

Peluncuran yang digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. Dalam sambutannya, Norsan menegaskan bahwa zakat bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban syariat yang membawa keberkahan nyata dalam kehidupan.

“Zakat bukan pilihan, ini kewajiban. Kalau merasa gaji belum cukup, justru itu tandanya harus zakat. Karena keberkahan itu datang saat kita berbagi,” tegas Norsan disambut antusias para ASN dan tamu undangan.

Mulai akhir Juni 2025, seluruh ASN Muslim di lingkungan Pemprov Kalbar akan dikenakan pemotongan zakat profesi sebesar 2,5 persen dari gaji bulanan secara otomatis melalui sistem payroll, kecuali menyatakan tidak bersedia secara tertulis.

Gubernur juga mengisahkan pengalamannya saat pertama kali menggagas sistem serupa saat menjabat sebagai Bupati Mempawah.

“Awalnya banyak ASN yang keberatan. Tapi setelah dijalankan, mereka justru merasakan manfaatnya. Gaji tetap, tapi cukup sampai akhir bulan. Anak-anak lebih sehat, kendaraan jarang mogok. Itu keberkahan yang tak bisa dihitung secara logika,” kenangnya.

Pelaksanaan sistem ini akan melibatkan kerja sama antara Pemprov Kalbar, BAZNAS Provinsi Kalbar, dan PT Bank Kalbar, serta disertai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kalbar.

“Semoga kita semua dipaksa oleh iman, bukan oleh birokrasi, untuk ikhlas berbagi. Karena saat zakat menjadi kebiasaan, kemiskinan bisa kita kalahkan,” imbuh Norsan.

Ketua BAZNAS Provinsi Kalbar, Uray M. Amin, ST (UMA), dalam laporannya menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024, total zakat dan infak yang berhasil dihimpun mencapai Rp2,89 miliar, dengan donasi terbesar berasal dari UPZ Kementerian Agama Kalbar.

“Dengan dukungan ASN dan sistem ini, kami optimistis dapat memperluas bantuan untuk kaum dhuafa, yatim piatu, dan warga miskin. Dana zakat akan disalurkan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi secara transparan dan akuntabel,” ujar UMA.

Menurutnya, Kalimantan Barat menjadi provinsi pionir dalam menjadikan zakat profesi ASN sebagai gerakan masif dan terorganisir, memperkuat posisi zakat sebagai pilar ekonomi Islam dan solusi struktural ketimpangan sosial.

Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Kalbar Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Dr. H. Hamzah Tawil, M.Si, juga menyambut baik sistem ini.

“Kami berharap program pemotongan zakat melalui payroll ASN ini berjalan optimal dan transparan, dengan dasar keikhlasan. Zakat ini bukan hanya ibadah individu, tapi juga kontribusi nyata dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesetaraan di masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Gubernur Kalbar dalam menginisiasi sistem ini.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur yang telah melaunching sistem ini. Semoga berjalan lancar dan sukses. Aamiin.”

Sementara itu, Wakil Ketua III BAZNAS Kalbar, K.H. Didik Imam Wahyudi, S.E., Ak., M.E., turut menyampaikan rasa terima kasih dan haru atas perhatian besar Gubernur terhadap pengembangan zakat di Kalbar.

“Sungguh luar biasa perhatian Bapak Gubernur terhadap zakat demi membantu umat dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Begitu pula antusiasme para OPD yang menyambut kegiatan ini dengan penuh keikhlasan. Seperti kata Pak Gubernur: Allohumma Paksa. Semua akan bisa, dan umat akan bahagia,” ujarnya.

Dengan peluncuran ini, diharapkan zakat tidak hanya menjadi kewajiban spiritual, tetapi juga menjadi alat transformasi sosial menuju masyarakat Kalbar yang lebih adil, sejahtera, dan berkah.